Perampokan Legal Bernama Dana Aspirasi

Memuakkan!!

Begitu kurang lebih reaksi kita saat mendengar adanya usulan dari beberapa anggota DPR untuk diadakannya anggaran dana aspirasi di tahun 2011 bagi anggota dewan sebesar Rp 15 milyar per dapil.

Anggota dewan yang begitu bersemangat mengusulkan ini adalah dari Partai Golkar (mudah-mudahan menjadi partai pecundang di Pemilu berikutnya karena kiprahnya yang sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat). Sementara partai yang memiliki mayoritas kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, diam-diam saja. Mungkin wait and see saja. Dengan tujuan mengambil keuntungan dari usulan ini. ‘ Biarlah mereka saja (Partai Golkar) yang berkoar-koar dengan resiko dikecam masyarakat dan Alhamdulillah bila usulan ini disetujui’. Bila gagal disetujui, tidak akan dikecam tetapi bila disetujui akan memperoleh jatah dana tersebut paling besar dibanding partai lain.

Sementara ini partai yang menolak adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah terang-terangan menolak usulan tersebut. Sekjen PKS, Anis Matta mengatakan, secara prinsip partainya tak setuju. Pemberian dana yang diusulkan Rp 15 miliar per anggota Dewan per daerah pemilihan per tahun itu, dinilainya, melampaui kewenangan anggota DPR. "Sebenarnya, kami masih banyak pertimbangan. Secara prinsip kami tak setuju. Itu sudah melampaui kewenangan kita di legislator. Dana itu toh akhirnya dikelola pemerintah, bukan di tangan anggota Dewan, tapi untuk dapilnya," kata Anis kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Alasan lainnya, Anis menambahkan, jika dana sebesar itu ditawarkan ke daerah pemilihan maka alokasi terbesar di Pulau Jawa karena anggota Dewan paling banyak di Pulau Jawa. "Hal itu menyebabkan tidak ada pemerataan dan ini akan merusak pembangunan nasional secara keseluruhan. Persoalan kita di Indonesia dalam pembangunan ini kan daerah di luar Jawa itu kurang penduduk, tapi kaya sumber daya alam, cuma miskin infrastruktur," ujarnya (http://nasional.kompas.com/read/2010/06/04/17435187/PKS.Juga.Bantah.Golkar).

Makin aneh dan nyeleneh saja ini para anggota dewan dalam usaha mencari dana yang ujung-ujungnya untuk kepentingan diri dan parpolnya. Dari sebelumnya dilakukan dengan cara-cara kotor dan kriminal melalui uang suap berbagai proyek (sehingga sudah banyak anggota dan mantan anggota dewan yang telah dipenjara), kini dilakukan dengan modus baru dengan ‘merampok’ yang dilegalkan dan jelas sangat melukai perasaan masyarakat. Uang Negara koq akan dijadikan bancaan para anggota dewan (semoga usulan dana aspirasi ini ditolak oleh anggota dewan yang masih memiliki akal sehat dan nurani!). Bayangkan, dari 560 anggota dewan dan per orang mendapat jatah Rp 15 milyar, sehingga total menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 8.4 triliun! Luar biasa besar!

Maka, tidak ada alasan lain bagi semua elemen masyarakat untuk menolak ide gila DPR, khususnya anggot dewan dari Partai Golkar ini!