Pengembalian Pajak?

Bagi Anda atau perusahaan Anda yang pernah dikenai pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain, tetapi berdasarkan peraturan perpajakan hal tersebut semestinya tidak dipotong pajak, Anda tidak perlu kuatir.

Ada sebuah peraturan dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa apabila hal tersebut di atas terjadi pada Anda, yaitu Anda dikenai pajak atas apa yang bukan menjadi obyek pajak, maka pajak yang telah dipotong tersebut bisa diminta kembali.

Dasar Hukum Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 190/PMK.03/2007 tanggal 1 Januari 2008. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 Januari 2008.

Pokok-pokok ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, khususnya apabila kesalahan ada pada pemotong pajak (PPh) adalah sebagai berikut:

a. Apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak berupa pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut, dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka Wajb Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut.

b. Dalam hal kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap Pajak Penghasilan, pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan.

c. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dapat dilakukan melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dalam hal :
- pihak yang dipotong, atau dipungut orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pihak yang dipotong atau dipungut subjek pajak luar negeri; atau
- terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut
kecuali Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.

d. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar.

e. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau Pemungutan, permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar.

f. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut harus dilampiri, antara lain :
- asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
- perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;dan
- alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

g. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan harus dilampiri, antara lain :
- asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
- perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
- surat permohonan dan surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan;dan
- alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Atas permohonan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Artinya, dalam jangka waktu tersebut harus ada keputusan apakah permohonan Wajib Pajak diterima atau tidak.