Modus Mark Up Biaya Hotel

Kemarin saya ngobrol dengan seorang tetangga yang bekerja di sebuah hotel berbintang lima di Balikpapan. Tak disangka, setelah ngobrol sana-sini dia bercerita mengenai ‘modus’ mark up biaya hotel yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah.

Hotel tempat dia bekerja adalah satu-satunya hotel berbintang lima yang menjadi langganan pemerintah dan pejabatnya menginap dan mengadakan acara, baik level nasional maupun internasional. Acara resmi pemerintahan yang diadakan di hotel tersebut, seperti simposium atau seminar serta rapat kerja, biasanya melibatkan sampai ratusan peserta. Sehingga berapa biaya untuk acara dan akomodasi penginapan bagi para peserta, bisa kita diperkirakan.

Bila acara dihadiri oleh seratus peserta dan menginap hingga dua malam, maka perkiraan biaya mencapai Rp 200 juta dengan asumsi rate per malam per orang Rp 1.000.000. Bila peserta lebih dari seratus orang, maka biayanya makin besar.

Biaya di atas belum termasuk untuk makan siang dan makan malam.

Lalu, bagaimana modus mereka me-mark up biaya hotel?

Kebetulan di depan hotel bintang lima di mana rekan saya bekerja, berdiri juga hotel bintang tiga, yang tentunya harga sewa per kamar lebih murah. Nah, modus yang dijalankan para oknum adalah dengan cara mengadakan acara pembukaan di hotel bintang lima, tetapi menginapnya di hotel bintang tiga. Entah dengan cara bagaimana, hotel bintang lima tersebut mau membuat kuitansi bahwa para peserta acara telah menginap di hotel tersebut. Jadi, bukti menginap (kuitansi) dari hotel bintang lima, tetapi tidurnya di hotel bintang tiga.

Maka berdasarkan kuitansi tersebut panitia (dalam hal ini negara) membayar sebesar kuitansi hotel bintang lima, tetapi uang tersebut dibayarkan ke hotel bintang tiga. Sehingga ada kelebihan uang yang tentunya akan masuk ke kantong pribadi para oknum panitia acara tersebut. Bila harga sewa kamar hotel bintang tiga separo dari harga hotel bintang lima, bisa diperkirakan berapa banyak uang negara yang ditilep.

Bagaimana menelusuri ada tidaknya mark up ini?

Untuk menelusurinya sangatlah mudah. Sebagaimana yang lazim diketahui, salah satu cara untuk mengecek kebenaran biaya adalah dengan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, dalam hal ini hotel bintang lima. Apakah benar hotel bintang lima ini telah mengeluarkan kuitansi dan menerima pembayaran untuk acara pemerintahan pada tanggal sekian? Bila jawabannya negatif, maka ada indikasi telah terjadi penyalahgunaan uang negara.

Bila jawabannya positif, untuk meyakinkan auditor, hotel bintang lima tersebut bisa ditelusuri arus kasnya. Apakah benar ada pembayaran sebesar sekian pada tanggal sekian. Saya kira tidak sulit untuk mengungkap berbagai mark up biaya.

Semoga bermanfaat.