Kriteria Faktur Pajak Cacat

Karena masih ada pertanyaan mengenai kriteria faktur pajak cacat, maka kali ini saya akan memposting mengenai apa saja sih kriterianya sehingga faktur pajak digolongkan cacat? Berikut saya sampaikan beberapa kriterianya dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 13/PJ/2010 yang telah diubah dengan PER- 65/PJ/2010.

Sesuai aturan tersebut, kriteria faktur pajak cacat, pertama adalah apabila faktur pajak tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010.
Atau faktur pajak paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Kedua, faktur pajak dianggap cacat bila tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang sampai dengan diterimanya pemberitahuan. Pemberitahuan penggunaan kode cabang dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan penggunaan kode cabang.

Ketiga, menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan.

Keempat, kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri faktur pajak.

Kelima, Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun kalender bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan, menerbitkan faktur pajak tidak dimulai dari Nomor Urut 00000001.

Keenam, dalam hal sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak mulai dari Nomor Urut 00000001, namun Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan Masa Pajak Desember atau sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan faktur pajak cacat.

Ketujuh, dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan (nama pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak disertai dengan contoh tandatangannya, nama kuasa penandatanganan faktur pajak, perubahan pejabat atau kuasa penandatangan faktur pajak), kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang, maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan faktur pajak cacat.