Berapa Modal Cagub Jateng Untuk Ikut Pilkada?

Hari ini saya membaca tulisan mengenai dana yang harus disiapkan oleh pasangan calon gubernur untuk maju dalam pemilihan cagub di Jawa Tengah.

Berdasarkan rilis dari Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng, M. Yulianto, bahwa dana yang harus disiapkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilgub di Jawa Tengah minimal Rp 200 miliar. Angka itu bisa melonjak hingga Rp 700 miliar dengan hitung-hitungan di bawah ini. Wow, besar sekali !!

Perhitungan didasarkan pada rata-rata dana yang selama ini dikeluarkan oleh pasangan calon-calon bupati di daerah tingkat II (kabupaten). Berdasarkan data yang ada rata-rata setiap pasangan calon bupati di beberapa kabupaten menghabiskan dana Rp 20 miliar per prosesi pilkada.

Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota. Sehingga apabila ditotal dengan keseluruhan kabupaten cagub menghabiskan dana Rp 700 miliar. Jadi dana yang minimal harus disiapkan oleh pasangan cagub minimal sebesar Rp 200 miliar dan bukan jaminan bisa menang! Nilai ini hanya menghitung kebutuhan-kebutuhan dasar setiap peserta pilgub. Misalnya dana untuk operasional saksi di lebih dari 61000 TPS. Dengan honor dan dana pelatihan serta atribut saksi @Rp 200.000 saja sudah menghabiskan Rp 12 miliar lebih.

Kebutuhan lebih besar lainnya seperti baliho, bendera, iklan, dan lainnya yang diperkirakan bisa menyedot dana hingga Rp 50 miliar. Belum dana untuk pembelian kaos bagi calon pemilih yang diperkirakan hingga mencapai Rp 70 miliar - 100 miliar. Juga dana untuk tim kampanye kabupaten/kota yang bisa mencapai Rp 35 miliar dan tim kampanye provinsi mencapai Rp 10 miliar.

Besar sekali dana yang harus dikeluarkan oleh pasangan cagub di Jawa Tengah. Adakah calon yang mempunyai kekayaan sebanyak itu? Bila tidak punya dana sebanyak itu, tetapi nekad maju untuk nyalon, dari mana pembiayaannya? Ini biasanya menjadi peluang terjadinya deal-deal antara cagub dan pemodal. Sehingga akan muncul 'politik' balas budi dari calon terpilih kepada pemodal dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Semua memiliki resiko........

Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW TPA Baitul Munir

Alhamdulillah, pada hari Sabtu, 26 Januari 2013 yang lalu, Taman Pendidikan Al Quran Baitul Munir Desa Cikawung RT 05 RW 02 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mengadakan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara berlangsung dengan lancar, sukses dan meriah. Tentu bukan meriah dalam arti yang kurang baik melainkan meriah dalam variasi acara, yaitu menampilkan beberapa tampilan dari anak-anak TPA Baitul Munir yang lucu dan polos.

Acara peringatan Maulid Nabi SAW ini diadakan sebagai wujud kegembiraan umat Islam, khususnya warga Desa Cikawung RT 05 RW 02, atas lahirnya manusia mulia bernama Muhammad.

Acara peringatan Maulid ini menampilkan kreasi-kreasi dari para pengajar dan pengurus TPA BAitul Munir berupa gerak dan tari, bacaan asmaulhusna, bacaan ayat-ayat Al Quran pilihan, bacaan surat-surat pendek dan doa-doa harian. Acara inti adalah Hikmah Maulid yang disampaikan oleh Kyai Zaenal Abidin. Sedangkan acara penutup diisi dengan pertunjukan kesenian Rodad oleh santriwan TPA Baitul Munir.

Semoga amal yang telah dilakukan oleh warga Desa Cikawung RT 05 RW 02 dinilai sebagai kebaikan oleh Alloh SWT......

Berikut adalah foto-foto acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kekuatiran Wajib Pajak PBB di Banyumas

Beberapa orang yang berbincang dengan saya terkait rencana pemindahan pengelolaan PBB ke Pemda Banyumas mengaku kuatir. Apa yang dikuatirkan? Mereka, belum apa-apa, sudah berprasangka bahwa apabila nanti PBB dikelola oleh Pemda maka urusan PBB akan ribet alias berbelit-belit dan ujung-ujungnya duit (UUD).

Mereka mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Pengalaman yang mereka rasakan ketika berhubungan dengan aparat pemda selalu ada pungli di situ. Mulai dari mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Surat Pengantar RT, Kelurahan hingga Kecamatan. Saat mengurus akte kelahiran, perijinan, dan masih banyak lagi.

Sebaliknya, mereka merasa nyaman ketika mengurus PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kenapa? Karena seperti yang mereka katakan, di KPP semua urusan tidak bertele-tele dan tidak ada biaya siluman. Semua gratis!

Seperti diketahui bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi pajak daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Dan untuk Kabupaten Banyumas, PBB Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas mulai 1 Januari 2013.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan satu pihak (dalam hal ini Pemda Kabupaten Banyumas) dan overestimate kepada KPP Pratama melainkan supaya menjadi cambuk bahwa hal-hal negatif yang dirasakan masyarakat tidak akan ada lagi saat mengurus PBB di Pemda.

Semangat reformasi birokrasi yang ada di KPP Pratama semoga bisa terbawa ke Pemda Kabupaten Banyumas seiring beralihnya PBB Perdesaan dan Perkotaan ke sana. Dan sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik memang sudah semestinya Pemda tidak memungut biaya di luar biaya resmi.

Bagi siapa saja yang dirugikan dengan adanya pungli, silakan disampaikan di forum-forum yang ada atau di blog ini atau disampaikan ke instansi terkait. Tidak usah takut karena sekarang semua sudah transparan

Lalu Lintas di Ajibarang Saat Lebaran 2012

Acara Tahunan Mudik Lebaran 1433 H / 2012 M di Ajibarang sangat terasa. Gambar-gambar di bawah ini membuktikan bahwa kota Ajibarang menjadi sentral lalu lintas warga yang melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke daerah Selatan dan Timur (Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Yogya, Solo, dan seterusnya). Begitu pula saat arus balik dari daerah-daerah tersebut menuju ibukota Jakarta.

Gambar ini diambil di depan toko Indomaret sebelah barat lampu merah pertigaan Ajibarang tgl 17 Agustus 2012 atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Gambar di atas dan di bawah menunjukkan Ajibarang sudah seperti kota besar yang lalu lintasnya sangat padat.

Gambar di bawah di ambil dari sebelah barat pertigaan lampu merah Ajibarang

(H+5)

Gambar di bawah di ambil di depan Pom Bensin Ajibarang

(H+5)

Gambar diambil menggunakan kamera hp 5 MP. jadi mohon maaf apabila hasilnya tidak bagussss.....

Ini Dia Modus Korupsi Dana Bansos Keagamaan

Soal korupsi dan trik-triknya, seperti tidak habis-habis dimunculkan oleh para koruptor. Ada saja cara mereka menggasak uang negara. Hari ini saya mendengar cerita baru tentang bagaimana para koruptor menilep uang rakyat dengan cara yang 'sadis'! Kenapa sadis? Karena mereka, para koruptor, mencuri uang rakyat melalui tangan orang lain yang masih lugu!

Bagaimana Modusnya?

Cerita ini berawal dari ditetapkannya seorang dosen perguruan tinggi swasta di Magelang menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial keagamaan. Dosen itu juga seorang pegiat keagamaan. Dan ini jadi modal bagi pejabat yang memanfaatkan dia untuk mengeruk keuantungan pribadi dibalik pembagian dana bansos.

Si dosen bercerita, seorang rekan yang sangat dikenalnya menawarkan bantuan dana sosial keagamaan dari Pemprov Jawa Tengah untuk pendirian dan renovasi tempat-tempat ibadah. Rekan ini, sebut saja Mr. A, adalah seorang putra pengasuh pondok pesantren sehingga sang dosen sangat mempercayainya. Berdasarkan penuturan, rekan ini memperoleh informasi adanya bantuan dana sosial keagamaan dari seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dana bansos ini akan didistriusikan untuk pendirian atau renovasi tempat-tempat ibadah.

Berbekal tawaran bantuan dana dari rekan ini, sang dosen mengumpulkan para takmir masjid dan meminta menyiapkan proposal apabila membuthkan dana pendirian atau rehab masjid. Besarnya dana bantuan Rp 100 juta per masjid.Siapa yang tidak tertarik dengan bantuan dana yang besar tersebut? Jangankan Rp 100 juta, Rp 10 juta saja kadang sulit dihimpun dari warga untuk membangun atau rehab masjid.

Seiring berjalannya waktu dana bansos telah dikucurkan melalui transfer ke para takmir masing-masing Rp 100 juta. Tetapi, ada komitmen dibalik cairnya dana. Dan ini trik anggota DPRD Pemprov mencari dana ilegal. Komitmennya adalah apabila dana sudah diterima, sebanyak Rp 60 juta diambil cash dan dikembalikan ke oknum DPRD melalui Mr. A. Uang Rp 60 juta ini konon untuk didistribusikan lagi ke masjid-masjid yang belum kebagian dana bansos. Karena prasangka baik dan umumnya takmir masjid adalah orang desa yang lugu,yang tidak mengerti modus-modus korupsi, mereka percaya dan nurut saja ketika disuruh untuk mengembalikan uang Rp 60 juta.

Kasus ini meledak ketika ada pemeriksaan fisik pembangunan masjid yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima.

Tambang Emas Tradisional di Gumelar

Sabtu, 7 April 2012 yang lalu saya jalan-jalan ke wilayah kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas (tepatnya di Desa Samudera) untuk silaturahmi. Ngobrol sana, ngobrol sini akhirnya pembicaraan semakin menarik setelah pihak tuan rumah bercerita mengenai kisah sukses penambangan emas tradisional di desa tetangga.

Desa yang dimaksud adalah Desa Cihonje. Desa Cihonje terletak di wilayah Kecamatan Gumelar. Desa ini bisa dijangkau dari Ajibarang dengan menumpang angkutan umum micro bus jurusan Gumelar. Ongkosnya Rp 4.000.

Rute dari Ajibarang adalah ke arah Selatan (Pancasan) dan di pertigaan Karangbawang, belok ke kanan (ke arah Barat).

Sepulang dari Desa Samudera saya menyempatkan mampir di Desa Cihonje untuk melihat tambang-tambang emas tradisional. Ada belasan sumur yang letaknya saling berdekatan dan berada di sisi kiri-kanan jalan raya Cihonje.

Tambang emas tradisional ini sebenarnya sudah ada sejak dua tahun yang lalu tetapi mulai booming (menghasilkan emas yang cukup banyak) sejak sekitar enam bulan terakhir. Dari cerita yang ada, banyak orang yang kaya mendadak sejak emas mulai ditemukan. Mulai dari para pemilik tanah/kebun yang tanahnya terdeteksi ada kandungan emasnya, orang-orang yang sebelumnya pengangguran yang menjadi pekerja dengan bayaran lumayan sampai investor dari luar Kecamatan Gumelar yang menanamkan modalnya di situ.

Ini beberapa gambar sumur-sumur penambangan emas tradisional di Desa Cihonje.

Lebih Militan Mana : Salafy, NU, Muhammadiyah atau Jamaah Tabligh?

Tulisan ini terinspirasi oleh berdirinya sebuah masjid di kawasan terminal lama Purwokerto, Jl. Gerilya. Sebenarnya bukan murni masjidnya yang memberi inspirasi melainkan para penghuni/jamaahnya. Kata ustad, masjid yang banyak penghuninya (baca: banyak orang beribadah di dalamnya), maka semakin makmur masjid tersebut.

(foto usai shalat Jumat di masjid Al Furqon, Purwokerto)

Beberapa waktu yang lalu, karena penasaran, saya shalat di masjid Al Furqan (demikian masjid tersebut diberi nama). Kenapa penasaran? Karena kawasan bekas terminal lama Purwokerto, sepanjang yang saya tahu, merupakan kawasan remang-remang. Jadi, apakah masjid yang didirikan di bekas kawasan remang-remang akan ramai jamaahnya?

(foto usai shalat Jumat di masjid Al Furqon, Purwokerto)

Ternyata dugaan saya bahwa masjid Al Furqan sepi jamaah (mengingat jauh dari perkampungan dan bekas tempat maksiat), salah sama sekali. Sebaliknya, masjid sangat ramai. Yang membuat saya lebih terkejut adalah sekitar 90% jamaahnya dari ikhwan salafi.

Militansi

Saya berkeyakinan bahwa masjid yang diurus oleh ikhwan salafi tidak akan pernah sepi apalagi terbengkalai. Karena mereka istiqamah dan kuat pendirian. Tapi bukan berarti kalangan lain seperti NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, tidak demikian.

Bila dianalogikan dalam suatu pemerintahan, ikhwan salafi ibarat kementerian pertahanan yang siap mempertahankan negara (agama) sampai titik darah penghabisan. NU ibarat kementerian sosial yang menangani hubungan antar warga (karena sikap tolerannya). Muhammadiyah ibarat kementerian pendidikan yang berdakwah melalui pendidikan (sangat aktif mendirikan sekolah berbasis agama). Sedangkan JT ibarat kementerian agama yang selalu mengajak orang untuk beribadah.

Dalam hal pembelaan kepada agama dan kaum muslimin, para salafy tidak diragukan militansinya. Tidak seperti ormas lain yang disibukkan dengan wacana tanpa ada tindakan nyata. Contohnya adalah saat rusuh sara di Maluku dan di Sulawesi Tengah (Poso). Garda terdepan dalam membela kaum muslimin adalah kelompok salafy yang dipimpin oleh ustadz Jafar Umar Thalib.

Di banyak negara, kaum salafy pula yang giat membantu kaum muslimin dalam melawan penindasan. Seperti di Yaman, Irak, Afghanistan, Somalia, dan negara lainnya.