Pertunjukan Rodad TPA Baitul Munir Cikawung, Pekuncen, Banyumas

Loading...

Selasa, 03 Februari 2015

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 3)

Sebagaimana disampaikan pada posting sebelumnya (di sini dan di sini) bahwa sebelum menggunakan e-Faktur, PKP harus sudah memiliki sertifikat elektronik/sertifikat digital.
Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat digital? Apa syarat-syarat pengajuannya?


Untuk memperoleh sertifikat digital, PKP harus mengajukan permintaan sertifikat digital ke KPP tempat PKP terdaftar dengan mengisi surat permintaan sertifikat digital. Syarat pengajuan adalah sebagai berikut:

a.Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: - Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan - Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.

c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP denagn dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

d. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establisment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.

e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.

f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotokopi dokument tersebut.

g. Menyampaikan softcopy pas foto terbatu yang dsimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.

h. Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP terdaftar.

Senin, 26 Januari 2015

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 2)

Lanjutan dari tulisan sebelumnya di sini.

Pada bagian 2 ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan e-Faktur. Persiapan PKP sebelum membuat e-Faktur diantaranya PKP harus sudah memiliki sertifikat elektronik.
Apa itu sertifikat elektronik? Yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Apa fungsi sertifikat elektronik? Yaitu sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri faktur pajak secara online, dan layanan lainnya.
Lalu, spesifikasi komputer seperti apa yang direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi e-Faktur?

Dari referensi, spesifikasi komputer yang dibutuhkan adalah Processor Dual Core, 3 GB RAM, 50 GB Harddisk, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, OS: Linux/Mac OS/Windows, Java versi 1.7 dan Adobe Reader.
Dari spec komputer tersebut di atas, standar yang digunakan cukup tinggi. Ini pasti akan menjadi kendala bagi banyak PKP yang tinggal di daerah karena tidak semua PKP sudah memiliki spec komputer seperti itu. Akan ada resistensi saat dilakukan sosialisasi. Apakah sudah diantisipasi oleh perancang program ini?

Sabtu, 24 Januari 2015

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 1)

Pada tanggal 1 Juli 2014 yang lalu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan peraturan nomor: PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang definisi faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib membuat e-Faktur, item apa saja yang wajib ditulis di e-Faktur, dan lainnnya.

Intinya adalah semua PKP nantinya akan diwajibkan menggunakan e-Faktur selain yang dikecualikan, yaitu PKP Pedagang Eceran. Mulai kapan PKP diwajibkan menerbtikan e-Faktur? Sebagai pilot project, sebanyak 40 PKP di Jakarta sudah harus menerbitkan e-Faktur per 1 Juli 2014. Untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali, per 1 Juli 2015 sudah harus menerbitkan e-Faktur. Sedangkan untuk PKP secara nasional diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

Apa itu e-Faktur? Dalam PerDirjen Pajak di atas dijelaskan bahwa e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apa latar belakang diberlakukannya e-Faktur? Yaitu karena masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak berupa faktur pajak fiktif, non PKP tapi menerbitkan faktur pajak, dan lainnya. Sehingga diharapkan setelah pemberlakuan e-Faktur ini tidak ada lagi faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda dan lain-lain.

Di mana bisa memperoleh program/software e-Faktur? silakan datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat karena di www.pajak.go.id belum ada instalernya. Mohon agar DJP segera menyediakan software e-Faktur di laman www.pajak.go.id mengingat waktu pemberlakuan yang makin dekat.

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 2) Tentang Elektronik Faktur (Bag. 3)

Sabtu, 24 Agustus 2013

Kekurangan e-SPT Versi 1.5 Dibanding Versi 1.3

Tidak ada program yang sempurna. Begitu pula untuk aplikasi elektronik SPT PPN 1111 versi terakhir, yaitu Versi 1.5. Beberapa waktu yang lalu dijumpai bahwa e-SPT Versi 1.5 tidak bisa menginput satu faktur pajak masukan yang isinya berupa pembelian/perolehan barang kena pajak yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Konkretnya, di dalam faktur pajak masukan tersebut terdapat barang kena pajak (BKP) yang dapat dikreditkan dan BKP yang tidak dapat dikreditkan. Ketika menginput BKP yang dapat dikreditkan, berhasil dilakukan. Tetapi ketika menginput BKP yang tidak dapat dikreditkan (dengan nomor faktur yang sama tersebut), aplikasi menolak. Muncul keterangan,"Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam..bla..blaa..". Lihat gambar
Anenya, pada aplikasi versi sebelumnya, yaitu Versi 1.3, perekaman/input data dengan kasus yang sama seperti di atas, berhasil dilakukan. Satu nomor faktur dapat diinput dua kali dengan Jenis Transaksi di e-SPT angka 2 (Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri) & 3 (Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan...). Lihat gambar
Bagi yang mengalami kendala yang sama atau kendala lainnya bisa dishare di sini. Syukur-syukur sekalian kasih solusinya hehehehe.....

Senin, 24 Juni 2013

'Little Trouble' Pada e-SPT PPN 1111 Versi 1.4

Tidak ada program yang sempurna. Tidak terkecuali program elektronik SPT (e-SPT) PPN 1111 versi 1.4. Versi e-SPT terbaru yang dirilis pada bulan Mei kemarin dijumpai ada menu yang tidak sesuai harapan. Mungkin karena programernya terburu-buru sehingga luput tidak teredit.

Pada Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung) akan kita jumpai bahwa angka yang diinput di Form tersebut akan menjumlah hanya sebesar angka yg ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 saja. Angka yang ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 1 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang tidak Digunggung) tidak ikut terjumlah ke Huruf C (Rincian Penyerahan Dalam Negeri). Mestinya Huruf C ini merupakan jumlah dari angka yang ada di Huruf B. Lihat Gambar :

Bagaimana Solusinya?

Untungnya 'Little trouble' ini dengan cepat sudah diketahui oleh para programer e-SPT sehingga saat ini sudah dirilis lagi patch update-nya yaitu patch update versi 1.5. Silakan download vers 1.5 di www.pajak.go.id dan instal programnya sehingga bila sudah diinstal, trouble tersebut tidak akan kita jumpai.

Sebelum ada ptach update versi 1.5, solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan (klik tombol) 'Posting' ulang pada menu Input Data - Pajak Keluaran.

Semoga bermanfaat.

Kamis, 20 Juni 2013

Elektronik SPT PPN 1111 Versi 1.4

Seiring pemberlakuan kewajiban penggunaan elektronik SPT (e-SPT), maka semua Wajib Pajak Badan PKP (Pengusaha Kena Pajak) harus menggunakan e-SPT dalam malaporkan SPT PPN 1111. Seperti apa e-SPT untuk pelaporan SPT PPN 1111 mulai masa pajak Juni 2013 ini?

Oleh karena ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, yaitu nomor faktur pajak untuk semua PKP ditetapkan secara sentralisasi dari direktorat jenderal pajak (DJP), maka e-SPT juga harus menyesuaikan system-nya. Selama ini semua PKP yg menggunakan e-SPT, yang digunakan adalah e-SPT versi 1.0 hingga versi 1.3. Di mana penomoran faktur ditentukan sendiri oleh PKP. Berdasarkan ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, e-SPT PPN 1111 sudah mengadopsi ketentuan baru tersebut. Yaitu e-SPT PPN 1111 versi 1.4 . Versi terbaru ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Bagi PKP yang belum pernah menggunakan e-SPT, maka harus menginstal program tersebut (e-SPT versi 1.4) seluruhnya. Sedangkan bagi PKP yang sebelumnya sudah menggunakan e-SPT, maka cukup menginstal patch update versi 1.4. Bila selama ini menggunakan versi 1.0 (versi awal), biasanya para PKP yang terdaftar di KPP Pratama masih menggunakan versi awal, maka harus diupdate versinya dari versi 1.1, versi 1.2, versi, 1.3 dan terakhir versi 1.4.

Apa bedanya versi 1.4 dengan versi sebelumnya?

Beda yang paling pokok adalah pada versi 1.4 terdapat menu pengisian Jatah Faktur Pajak. Letak menu tersebut dapat di klik di Tools – Referensi – Jatah faktur Pajak (lihat gambar). Jadi sebelum mulai klik Input Data, maka isi dulu Jatah Faktur Pajak. Jatah faktur pajak ini yang diperoleh dari KPP sesuai permintaan PKP. Bila Jatah Faktur Pajak tersebut tidak/belum diisi maka ketika Input Data Faktur (Faktur Keluaran) tidak akan berhasil.

Semoga membantu.

Bila masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.

Kamis, 30 Mei 2013

Semua PKP Badan Wajib Menggunakan E-SPT

Pada awal April 2013 lalu telah dirilis kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini terkait dengan kewajiban pelaporan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi atas penyampaian SPT Masa PPN 1111. Seperti apa kebijakannya? 

Pada tanggal 12 April 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE - 17/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Di surat edaran tersebut, yaitu pada huruf E (Materi) terdapat klausul :
"I. Kewajiban Penggunaan e-SPT
1. Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik."

Ketentuan diwajibkannya penggunaan elektronik SPT (e-SPT) dalam setiap pelaporan SPT Masa PPN 1111 mulai berlaku pada masa pajak Juni 2013 (yang dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli 2013).

Tujuan diberlakuannya ketentuan ini tentu saja untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pengadministrasian dokumen perpajakan (khususnya SPT Masa PPN 1111). Kemudahan-kemudahan tersebut di antaranya adalah : pertama, Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT hanya melaporkan SPT Induk saja sedangkan Lampiran-lampirannya dilaporkan dalam bentuk softcopy. Sehingga akan menghemat kertas.

Kedua, semua data dapat disimpan dalam komputer dengan memori yang minimal. Ketiga, dalam membuat/menginput faktur bisa dilakukan dengan sangat cepat yaitu melalui mekanisme impor lawan transaksi. Tidak seperti ketika membuat SPT PPN 1111 secara manual yang harus ditulis satu-satu sehingga pasti akan memakan waktu lebih lama.

Kebijakan penggunaan e-SPT ini jeas akan membuat Wajib Pajak selangkah lebih maju yaitu dari pelaporan dilakukan manual, kini menggunakan komputer. Hal ini tentu saja karena tuntuan zaman yang serba komputerisasi.

Mungkin akan ada resistensi dari Wajib Pajak mengenai kebijakan penggunaan e-SPT ini. Tentu saja itu hal yang normal. Karena perubahan (ke arah yg lebih baik) selalu ada yang tidak setuju. Faktor penyebabnya karena selama ini sudah nyaman, program baru susah dipelajari (harus belajar lagi), harus beli komputer dan sebab lainnya. Saya yakin resistensi ini akan hilang dengan sendirinya apabila sudah bisa merasakan manfaat e-SPT dalam pelaporan SPT PPN 1111.

Di mana bisa memperoleh software e-SPT?
Software e-SPT dapat diperoleh di tiap-tiap kantor pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar atau dapat juga didownload di http://pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt.

Selamat bekerja!




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...