Pertunjukan Rodad TPA Baitul Munir Cikawung, Pekuncen, Banyumas

Loading...

Sabtu, 24 Agustus 2013

Kekurangan e-SPT Versi 1.5 Dibanding Versi 1.3

Tidak ada program yang sempurna. Begitu pula untuk aplikasi elektronik SPT PPN 1111 versi terakhir, yaitu Versi 1.5. Beberapa waktu yang lalu dijumpai bahwa e-SPT Versi 1.5 tidak bisa menginput satu faktur pajak masukan yang isinya berupa pembelian/perolehan barang kena pajak yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Konkretnya, di dalam faktur pajak masukan tersebut terdapat barang kena pajak (BKP) yang dapat dikreditkan dan BKP yang tidak dapat dikreditkan. Ketika menginput BKP yang dapat dikreditkan, berhasil dilakukan. Tetapi ketika menginput BKP yang tidak dapat dikreditkan (dengan nomor faktur yang sama tersebut), aplikasi menolak. Muncul keterangan,"Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam..bla..blaa..". Lihat gambar
Anenya, pada aplikasi versi sebelumnya, yaitu Versi 1.3, perekaman/input data dengan kasus yang sama seperti di atas, berhasil dilakukan. Satu nomor faktur dapat diinput dua kali dengan Jenis Transaksi di e-SPT angka 2 (Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri) & 3 (Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan...). Lihat gambar
Bagi yang mengalami kendala yang sama atau kendala lainnya bisa dishare di sini. Syukur-syukur sekalian kasih solusinya hehehehe.....

Senin, 24 Juni 2013

'Little Trouble' Pada e-SPT PPN 1111 Versi 1.4

Tidak ada program yang sempurna. Tidak terkecuali program elektronik SPT (e-SPT) PPN 1111 versi 1.4. Versi e-SPT terbaru yang dirilis pada bulan Mei kemarin dijumpai ada menu yang tidak sesuai harapan. Mungkin karena programernya terburu-buru sehingga luput tidak teredit.

Pada Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung) akan kita jumpai bahwa angka yang diinput di Form tersebut akan menjumlah hanya sebesar angka yg ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 saja. Angka yang ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 1 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang tidak Digunggung) tidak ikut terjumlah ke Huruf C (Rincian Penyerahan Dalam Negeri). Mestinya Huruf C ini merupakan jumlah dari angka yang ada di Huruf B. Lihat Gambar :

Bagaimana Solusinya?

Untungnya 'Little trouble' ini dengan cepat sudah diketahui oleh para programer e-SPT sehingga saat ini sudah dirilis lagi patch update-nya yaitu patch update versi 1.5. Silakan download vers 1.5 di www.pajak.go.id dan instal programnya sehingga bila sudah diinstal, trouble tersebut tidak akan kita jumpai.

Sebelum ada ptach update versi 1.5, solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan (klik tombol) 'Posting' ulang pada menu Input Data - Pajak Keluaran.

Semoga bermanfaat.

Kamis, 20 Juni 2013

Elektronik SPT PPN 1111 Versi 1.4

Seiring pemberlakuan kewajiban penggunaan elektronik SPT (e-SPT), maka semua Wajib Pajak Badan PKP (Pengusaha Kena Pajak) harus menggunakan e-SPT dalam malaporkan SPT PPN 1111. Seperti apa e-SPT untuk pelaporan SPT PPN 1111 mulai masa pajak Juni 2013 ini?

Oleh karena ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, yaitu nomor faktur pajak untuk semua PKP ditetapkan secara sentralisasi dari direktorat jenderal pajak (DJP), maka e-SPT juga harus menyesuaikan system-nya. Selama ini semua PKP yg menggunakan e-SPT, yang digunakan adalah e-SPT versi 1.0 hingga versi 1.3. Di mana penomoran faktur ditentukan sendiri oleh PKP. Berdasarkan ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, e-SPT PPN 1111 sudah mengadopsi ketentuan baru tersebut. Yaitu e-SPT PPN 1111 versi 1.4 . Versi terbaru ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Bagi PKP yang belum pernah menggunakan e-SPT, maka harus menginstal program tersebut (e-SPT versi 1.4) seluruhnya. Sedangkan bagi PKP yang sebelumnya sudah menggunakan e-SPT, maka cukup menginstal patch update versi 1.4. Bila selama ini menggunakan versi 1.0 (versi awal), biasanya para PKP yang terdaftar di KPP Pratama masih menggunakan versi awal, maka harus diupdate versinya dari versi 1.1, versi 1.2, versi, 1.3 dan terakhir versi 1.4.

Apa bedanya versi 1.4 dengan versi sebelumnya?

Beda yang paling pokok adalah pada versi 1.4 terdapat menu pengisian Jatah Faktur Pajak. Letak menu tersebut dapat di klik di Tools – Referensi – Jatah faktur Pajak (lihat gambar). Jadi sebelum mulai klik Input Data, maka isi dulu Jatah Faktur Pajak. Jatah faktur pajak ini yang diperoleh dari KPP sesuai permintaan PKP. Bila Jatah Faktur Pajak tersebut tidak/belum diisi maka ketika Input Data Faktur (Faktur Keluaran) tidak akan berhasil.

Semoga membantu.

Bila masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.

Kamis, 30 Mei 2013

Semua PKP Badan Wajib Menggunakan E-SPT

Pada awal April 2013 lalu telah dirilis kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini terkait dengan kewajiban pelaporan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi atas penyampaian SPT Masa PPN 1111. Seperti apa kebijakannya? 

Pada tanggal 12 April 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE - 17/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Di surat edaran tersebut, yaitu pada huruf E (Materi) terdapat klausul :
"I. Kewajiban Penggunaan e-SPT
1. Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik."

Ketentuan diwajibkannya penggunaan elektronik SPT (e-SPT) dalam setiap pelaporan SPT Masa PPN 1111 mulai berlaku pada masa pajak Juni 2013 (yang dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli 2013).

Tujuan diberlakuannya ketentuan ini tentu saja untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pengadministrasian dokumen perpajakan (khususnya SPT Masa PPN 1111). Kemudahan-kemudahan tersebut di antaranya adalah : pertama, Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT hanya melaporkan SPT Induk saja sedangkan Lampiran-lampirannya dilaporkan dalam bentuk softcopy. Sehingga akan menghemat kertas.

Kedua, semua data dapat disimpan dalam komputer dengan memori yang minimal. Ketiga, dalam membuat/menginput faktur bisa dilakukan dengan sangat cepat yaitu melalui mekanisme impor lawan transaksi. Tidak seperti ketika membuat SPT PPN 1111 secara manual yang harus ditulis satu-satu sehingga pasti akan memakan waktu lebih lama.

Kebijakan penggunaan e-SPT ini jeas akan membuat Wajib Pajak selangkah lebih maju yaitu dari pelaporan dilakukan manual, kini menggunakan komputer. Hal ini tentu saja karena tuntuan zaman yang serba komputerisasi.

Mungkin akan ada resistensi dari Wajib Pajak mengenai kebijakan penggunaan e-SPT ini. Tentu saja itu hal yang normal. Karena perubahan (ke arah yg lebih baik) selalu ada yang tidak setuju. Faktor penyebabnya karena selama ini sudah nyaman, program baru susah dipelajari (harus belajar lagi), harus beli komputer dan sebab lainnya. Saya yakin resistensi ini akan hilang dengan sendirinya apabila sudah bisa merasakan manfaat e-SPT dalam pelaporan SPT PPN 1111.

Di mana bisa memperoleh software e-SPT?
Software e-SPT dapat diperoleh di tiap-tiap kantor pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar atau dapat juga didownload di http://pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt.

Selamat bekerja!




Rabu, 13 Maret 2013

Anda Lapor Yang Mana? 1770, 1770 S atau 1770 SS?

Siapapun Anda, sepanjang telah memiliki NPWP, wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun. Sarana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan ke KPP adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kapan SPT Tahunan tersebut dilaporkan?

Sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Bila tahun pajak yang Anda gunakan adalah 1 Januari s.d. 31 Desember, maka SPT Tahunan dilaporkan paling lama pada tanggal 31 Maret.

SPT Tahunan Anda yang mana?

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dibedakan menjadi tiga formulir, yaitu Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS. Bagaimana kriteria pembagian formulir tersebut?

Formulir 1770

Formulir 1770 adalah bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau
d. penghasilan lain,

Formulir 1770 S

Formulir 1770 S adalah bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
b. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,

Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Untuk download formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS, silakan klik di sini.

Semoga bermanfaat.




Selasa, 12 Maret 2013

Kewajiban Pajak Pemilik NPWP

Hingga detik ini saya masih sering mendengar pertanyaan, apa saja sih kewajiban pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang baru terdaftar? Wajarlah bila masih banyak mendengar pertanyaan seperti itu karena hampir setiap hari ada saja wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan, Firma, Bentuk Usaha Tetap atau BUT atau Permanent Establishment).

Siapa pun (entah orang pribadi maupun badan hukum) yang baru terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP (ditandai dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP), akan memperoleh sebuah surat yang namanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat ini berisi data nama, NPWP, alamat, jenis usaha dan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Nah, bagi yang masih belum mengerti kewajiban pajak apa saja yang mesti dilaporkan ke KPP, maka lihat saja di SKT tersebut. Berikut adalah kewajiban pelaporan pajak bagi WP baru.

Untuk WP Orang Pribadi (WP OP) karyawan, maka tidak ada kewajiban pelaporan pajak setiap bulan. WP ini berkewajiban hanya sekali setiap tahun, yaitu melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Form 1770 S atau Form 1770 SS). Form 1770 S digunakan untuk melaporkan harta dan penghasilan bagi karyawan dengan gaji di atas Rp 60 juta setahun.

Sedangkan Form 1770 SS digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp 60 juta setahun.
Untuk WPOP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas (termasuk karyawan yang memiliki usaha sampingan), maka di samping melaporkan SPT Tahunan (kewajiban pelaporan pajak tahunan adalah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Form 1770), juga berkewajiban untuk lapor SPT secara bulanan. Kewajiban pelaporan pajak setiap bulan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 21 (yaitu pajak atas gaji karyawan apabila WPOP tersebut memiliki karyawan).

WPOP berkewajiban melaporkan SPT PPN atau Pajak Pertambahan Nilai apabila yang bersangkutan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (bila belum dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak ada kewajiban melaporkan SPT PPN). Pengukuhan sebagai PKP dilakukan apabila Orang Pribadi tersebut telah memperoleh omzet Rp 600 juta atau lebih setahun.

Untuk WP Badan Usaha, kewajiban pelaporan pajak setiap bulan minimal adalah dua jenis SPT, yaitu SPT Masa PPh Pasal 25 badan (dalam bentuk SSP lembar ke-3) dan SPT Masa PPh Pasal 21 (pajak atas gaji karyawan). Sesuai aturan terbaru, apabila WP ada kewajiban setor PPh Pasal 25 dan telah menyetornya ke bank atau kantor pos, maka WP tersebut tidak perlu melaporkan SSP PPh Pasal 25 lembar ke-3 ke KPP.
Bila WP Badan Usaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka setiap bulan dia wajib melaporkan SPT Masa PPN.

Sanksi

Berkenaan dengan kepemilikan NPWP, maka kewajiban yang melekat pada pemegang NPWP tersebut harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, ada sanksi yang dikenakan. Sanksi-sanksi tersebut adalah:

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.






Senin, 11 Maret 2013

Cari Uang di Internet?


Bagi yang biasa berselancar di internet, akan banyak ditemui iklan yang menawarkan kiat-kiat berbisnis atau bagaimana mengoptimalkan internet untuk menghasilkan uang. Iklan yang ditawarkan biasanya berupa paket electronic book (e-book) yang tidak gratis bila mau mengunduhnya (men-download). Kita disuruh transfer sesuai harga jual, setelah itu kita diberi password melalui email untuk membuka ebook tersebut.

Diantara ebook yang harus dibayar dengan harga tertentu tersebut, ada juga orang yang berbaik hati memberikan ebook secara gratis.

Berikut ini adalah ebook gratis yang saya peroleh beberapa waktu lalu dari sebuah situs.
Silakan klik di bawahn ini untuk download ebook tersebut bagi siapa saja yang tertarik untuk berbisnis di internet



Baca, pikir-pikir dan renungkan (sambil letakkan tangan di bawah dagu hehehehe....) dan praktekan.....

salam,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...